Fiidyaadyaa

1. macam macam aplikasi pengolah akuntansi / software software dibidang akuntansi?

 

 

2. kelebihan dari masing masing software/aplikasi tersebut?

 

3. kelemahan dari masing masing software/aplikasi tersebut?

 

Sumber:

www.google.com

1- Pengertian e-Bisnis!

   

2- Model-Model e-Bisnis!

 

3- Pengaruh e-Bisnis terhadap proses Bisnis!

 

 

4- Faktor-faktor keberhasilan e-Bisnis!

 

 

5- Infrastruktur e-Bisnis!

 

 

6- Study Kelayakan e-Bisnis!

 

 

7- Struktur proposal e-Bisnis!

Analisa Produk, yang terdiri dari:

-Service Hardware

-Software

-Aksesoris Komputer

Lalu keunggulan produk disebarkan melalui:

-Konsultasi

-email

Kemudian melakukan:

-Analisa Pasar

-Analisa Porduksi dan Operasi

-Analisa Pelanggan

-Analisa tempat

-Analisa para pesaing

dan dilaporkan dengan laporan seperti jurnal,neraca dan sebagainya.

dan sebagainya.

Terima kasih.

Sumber:

- http://ewawan.com/pengertian-e-business-atau-definisi-e-business.html

Siklus-Siklus Pemrosesan Transaksi:

1. Perkembangan politik di berbagai negara dan perkembangan politik di negara indonesia dari masa sesudah kemerdekaan sampai masa reformasi.

 Dampak dari Perang Dunia II sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan,misalnya:

Visi Misi Dan Strategi Pembangunan Nasional yaitu:

Visi:
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; serta
Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi:
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Strategi pokok yang ditempuh
Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika;

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

http://windsaga.blogspot.com/2012/06/perkembangan-politik-di-berbagai-negara.html

2. Strategi dan pembangunan nasional indonesia dari masa sesudah kemerdekaan sampai reformasi.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.

Dokumen perencanaan periode 1968-1998

Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.

Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.

Pembangunan Nasional pada masa ORDE BARU

berpedoman pada TRILOGI PEMBANGUNAN dan DELAPAN JALUR PEMERATAAN. Trilogy Pembangunan terdiri dari :

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

http://fadhelderek.blogspot.com/2012/06/strategi-pembangunan-nasional-dari-masa.html

1. Pengertian Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Secara umum ada empat variabel yang sangat mempengaruhi sistem politik, di antaranya adalah, sebagai berikut:

Secara umum dapat dikatakan, bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan tertentu. Konsep-konsep politik yang terbentuk di dalam sistem politik, adalah sebagai berikut:

1)         Negara {state)

2)         Kekuasaan (power)

3)         Pengambilan keputusan {decision making)

4)         Pembagian (distribution) atau alokasi (alocation)

5)         Pengertian sistem politik

2. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mecapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi,sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :
a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer
b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang
c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa
2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :
Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan
Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :
Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa
Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara
Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara
Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan
Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.
Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

model pengambilan keputusan yang diterapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan ajaran otonomi apa yang diterapkan oleh UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”

Dalam konteks Negara Indonesia, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan.Sebagai Negara kesatuan maka kedaulatan Negara adalah tunggal, tidak tersebar pada Negara – Negara bagianseperti dalam Negara federal atau serikat.Karena itu pada dasarnya system pemerintahan dalam Negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, bergam golongan, dan memeluk agama yang berbeda- beda, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945 penyelenggaraannya pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal- pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah tediri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang. 

Sejalan dengan keharusan membentuk Pemerintahan daerah dalam system admnistarasi Negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai sekarang Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang tentang pemerintahan daerah: Undang- undang No.22 tahun 1948, Unsdang-undang no 1 Tahun 1957, Undang-Undang No 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan. pemerintahan daerah dalam system admnistrasi pemerintahannya. Sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi Negara. Menurut M. Faltas, terdapat dua katergori dalam pengambilan keputusan; 

1). Keputusan politik / political authority yaitu decisions that are allocative, the commit public funds, the coercive power of governmental regulation and other public values, to authoritatively chosen ends dan 

2). Keputusan administratip / administrative authority yaitu decision of implementation about now and where resources have to be used, who whould qualify for services resulting from the allocation and whether the allocated resources have been properly used. 

Berkenaan dengan pengertian tersebut maka keputusan politik sering disebut juga dengan keputusan alokasi sedangkan keputusan administratip sering pula disebut dengan keputusan pelaksanaan. 

Dua jenis pengambilan keputusan tersebut dalam struktur organisasi dapat bervariasi: 

1) Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hirarki secara terpusat. Inilah yang disebut dengan desentralisasi penuh. 

2) Keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan dekonsentrasi. 

3) Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanan semuanya diserahkan sepenuhnya pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan desentralisasi. 

Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemertintah daerah pada hakikatnya tidak mempunyai kewenanagan pemerintahan (politik dan administrative) pada pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu Negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya didaerah dan/atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi. 

Kewenangan yang dipusatkan ditangan presiden dan para menteri (pemerintah pusat) tadi adalah kewenangan pemerintahan, bukan kewenangan lain (legislative dan judukatif). Kewenagan pemerintahan terdiri atas dua jenis: kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Dalam sentralisasi semua kewenangan tersebut baik politik maupun administrasi berada ditangan presiden dan para menteri( pemerintah pusat) atau dengan kata lain berada pada puncak jenjang organisai. Sebagai konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan ini anggarannya dibebankan pada APBN. Sebagaimana telah dijelaskan didepan, desentralisasi berkaitan dengan aspek administrasi. Perlu diingat bahwa salah satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang hirarki. Jenjang hirarki ini ada yang tingkatannya banya dan ada yang tingkatannya sedikit. Misalnya, satuan pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, dab daerah tingkat II, dan daerah tingkat III adalah contoh organisasi pemerintahan dengan jenjang hirarki yang lebih panjang. Pada setiap jenjang hirarki terdapat pejabat yang bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangnya. Misal pada pemerintah propinsi terdapat gubernur, pada pemerinatah kabupaten terdapat bupati dan pada pemerintah kota terdapat walikota.Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, bupati bertangggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Walikota bertangggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota . 

Organisasi yang besar dan kompleks seperti Negara Indonesia takkan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat .Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya dibeberapa wilayah Negara. Agar kewenangan tersebut dapat diimplentasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. 

A.Pemerintah propinsi dalam Undang – undang pemerintah daerah 

Sesuai dengan Undang- undang No.22 Tahun 1999 Jo Undang- undang No.32 tahun 2004 Pemerintah propinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus desentralisasi.Berdasarkan asas dekonsentrasi maka propinsi meruapakan wilayah adminstratif. Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dan dari penerapan asas dekonsentrasi. Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang administrasi atau implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat artinya wilayah administrasi provinsi adalah bawahan atau sub ordinat pemerintah pusat dan posisinya tergantung pada pemerintah pusat. Provinsi disamping menganut asas dekonsentrasi juga menganut asas desentralisasi.Berdasarkan asas desentralisasi maka provinsi menjadi daerah otonom ( local self government). Implikasi structural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi wilyah administrasi sekaligus daerah otonom. 

Khusus untuk provinsi DKI Jakarta terdapat wilayah administrasi diluar provinsi DKI Jakarta sendiri, yaitu semua wilayah kotamadya dibawah provinsi DKI Jakarta: Kotamadya Jakarta Pusat , Kotamadya Jakarta Timur , Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat , Kotamadya Jakarta utara dan kabupaten administrative kepulauan seribu. Semua kotamadya dan kabupaten administrative tersebut dibawah provinsi DKI Jakarta adalah wilayah administasi , bukan daerah otonom karena itu , semuanya tidak mempunyai DPRD. 

Provinisi sebagai wilayah administrasi hanya menerima kewenangan administrasi , bukan kewenangan politik dari pemerintah pusat. Kepala wilayah administrasi adalah wakil pemerintah pusat didaerah. Wilayah administrasi hanya melaksanakan apa yang diputuskan pemerintah pusat.Ia tidak mempunyai wewenang membuat keputusan politik atau kebijankan sendiri . Dengan demikian wilayah administrasi hanya melaksakanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. 

B.Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dalam Undang- undang pemerintahan daerah. 

Menurut Undang- undang No.22 Tahun 1999 kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten atau kota adalah sisa kewenangan pemerintah pusat dan provinsi (Recidual power). Dengan demikian pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki kewenangan yang sangat banyak dan besar. Oleh karena itu bobot kewenangan terletak di pemerintah kabupaten atau kota. Mengenai kewenangan cara yang menjadi kompetensi kabupaten atau kota, baik Undang – undang maupum peraturan pemerintah tidak mengatur secara spesifik. Undang – undang hanya member rumusan umum yang pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada kabupaten atau kota, kecuali yang ditentukan untuk pemerintak pusat dan provinsi. Dengan demikian, kabupaten atau kota dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Kewenangan yang dibuat sendiri oleh kabupaaten atau kota tersebut bukan berdasarkan pendekatan sektor, departement, dan non department yang ada, tapi berdasarkan pembidangan kewenangan. Disini kabupaten atau kota dapat membuat rincian kewenangan lalu diagregasikan sehingga menjadi kewenangan yang setara atau setingkat antar bidang. Lalu penggunaan nomenklatur nya didasarkan rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus. Meskipun demikian, pasal 11 ayat 2 Undang – undang No.22 Tahun 1999 menentukan bahwa daerah kabupaten dan daerah kota harus malaksanakan 11 kewenangan wajib yaitu: 

1) Pekerjaan umum 

2) Kesehatan 

3) Pendidikan dan Kebudayaan 

4) Pertanian 

5) Perhubungan 

6) Industry dan perdagangan 

7) Penanaman modal 

8) Lingkungan hidup 

9) Pertanahan 

10) Koperasi 

11) Tenaga kerja. 

Berbeda dengan Undang – undang No.22 Tahun 1999, Undang- undang No.32 tahun 2004 menetapkan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten ada yang bersifat wajib dan pilihan.